Bengkulu Utara, Bengkulusatunews.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Desa, serta terkait Penanggulanan Bencana Daerah. di ruang rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara, Senin (13/11/2023).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I, Juhaili,S.IP didampingi Waka II Herliyanto, S.IP.,anggota DPRD, Sekdakab Bengkulu Utara, Perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, dan tamu undangan.
Fraksi-fraksi DPRD BU menyampaikan pandangan umumnya terkait kedua peraturan daerah tersebut, beberapa poin yang diangkat antara lain adalah upaya peningkatan efisiensi aparatur daerah serta strategi yang lebih baik dalam penanggulangan bencana.
Fraksi Gerindra berpandangan, bahwa dua Raperda yang di ajukan Bupati tersebut sangat penting untuk meneningkatkan kinerja dan landasan dasar – dasar dalam pengambilan keputusan jika disah menjadi Perda terhadap yang bersangkutan, oleh karena itu fraksi Gerindra sangat mendukung perda tersebut untuk diproses ke tahap – tahap berikutnya.
Fraksi PDI dan fraksi-fraksi yang lainnya juga menyampaikan pandangan umum yang nyaris sama dengan fraksi-fraksi sebelumnya.
Wakil Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan DPRD untuk menciptakan regulasi yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap hasil pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Bengkulu Utara,” ujarnya.
Sidang paripurna ini menjadi momentum penting dalam penyusunan peraturan daerah yang akan membawa dampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Proses pembahasan akan terus berlanjut hingga konsensus bersama tercapai. (Adv)
Editor: Redaksi.
